Notification

×

Iklan

Iklan

Bank Syariah dan Kemanusiaan Kita

Rabu, 28 Juli 2021 | 17:08 WIB Last Updated 2021-07-28T10:32:29Z


Oleh Suhardi Sukiman*


ISLAM agama pamungkas dan paripurna. Kesempurnaannya tak tertandingi dan menyejarah yang melingkupi semua aspek kehidupan. Tidak saja menyangkut hal personal mengenai hubungan hamba kepada Tuhan (ibadah mahdhah/ hablum minallah), melainkan juga memberi tuntunan dalam ibadah sosial dengan cakupan yang amat luas tidak saja mengenai hubungan antar sesama manusia, bahkan kepada semua makhluk ciptaan-Nya (muamalah/ hablum minannas). 


Dalam keseharian, praktik muamalah merupakan aktifitas yang terjadi setiap saat dan tak terhindarkan karena kita memang mahluk sosial yang selalu saling membutuhkan. Muamalah tentu tidak sebatas menyangkut kesepahaman dalam kerjasama (syirkah), jual beli, perjanjian akad jual-beli (murabahah), sewa menyewa ataupun masalah hutang piutang yang dalam Islam memuat nilai kegotong royongan (ta'awun).


Muamalah juga, dalam esensinya yang lain, merupakan terminologi agama kita dan ia sejatinya praktik luhur Islam yang mestinya inheren dengan kehidupan setiap muslim. Sebab, selain ia sebagai ekstraksi yang diderivasi dari keutamaan budi melalui proses ibadah mahdhah tadi, muamalah pada gilirannya adalah manifestasi iman dan Islam itu sendiri bersamaan dengan diturunkannya Al Qur’an dan masa kehidupan Rasulullah.

Penulis buku Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer, Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H, beliau menyebutkan bahwa kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam muamalah bidang ekonomi. 


Dalam telaah Hasbi Hasan, pada periode Madinah, ketika Islam sudah mulai lepas dari intimidasi kaum Quraisy, Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi.


Apa yang dilakukan Rasulullah itu kemudian diteguhkan terutama di masa khalifah Umar bin Khattab. Seperti dalam catatan ilmuan muslim, Abbas Mahmud Al Akkad, dalam bukunya, Abqariyatu Umar (Kecemerlangan Khalifah Umar bin Khattab), khalifah rasyidah kedua ini mampu menerapkan kebijakan politik ekonomi demi untuk kemaslahatan negara dimana rakyat dimotivasi untuk berdagang, karena, menurut Umar, berdagang merupakan sepertiga kekuasaan. 


Khalifah Umar kemudian benar benar hadir di tengah umat dengan berbagai terobosannya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakatnya. Ia menjadi pelopor lahirnya baitulmaal sebagai penopang kehidupan yang utama dalam mensejahterakan rakyat dan menguatkan pemerintahan Islam ketika itu.


Termasuk, di masanya, beliau kemudian membangun semacam departemen untuk mengokohkan umat seperti Departemen Pertahanan & Keamanan (Diwan al-Jundy / Diwan al-Harby) yang berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan, Departemen Keuangan (Diwan al-Kharaj / Diwan al-Maaly) yang berfungsi untuk mengurus pendapatan serta pendistribusian harta baitul maal, dan ada Departemen Kehakiman (Diwan al-Qodla) yang bertanggungjawab terhadap pembayaran gaji para hakim pan pejabat dan lain sebagainya. 


Bahkan Umar membuat lembaga hisbah yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. Tujuan dari tindakan al-hisbah adalah penghapusan segala tindakan kemungkaran sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan sehingga tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan dalam komunitas masyarakat.


Tentu akan terlalu banyak list daftar yang harus dibuat jika berbagai terobosan dan pencapaian penerapan al-iqtishad al-islami ini harus dirinci. Dalam konteks hari ini, geliat ekomoni syariah pun kian diminati dan telah nyata menghadirkan maslahat yang selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syariah), yaitu tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). 


Seiringan dengan itu, hakikat praktik muamalah dalam Islam dimaksudkan untuk merawat kehidupan dan jiwa manusia serta mendekatkannya pada ketentraman dan kebahagiaan (hifdz al-nafs), meluaskan kebermanfaatan harta (hifdz al-mal), dan dalam rangka pelestarian keturunan dan jaminan keamanan (hifdz an-nasl).


Syariah Menentramkan


Dalam kerangka cakupan yang lebih konfrehensif dan dengan realitas kontemporer hari ini, maka nilai nilai tersebut di atas bukan berarti bergeser dari episentrumnya sebagai tuntunan Tuhan (tarbiyah Ilahiyah). Ia senantiasa teguh sebagai pondasi dan landasan teologis, bahkan kendatipun langit akan runtuh. Nilai utama tersebut tak berubah, dan tak bisa dirubah, meskipun dalam penerapannya ia tetap terbuka mengalami kontekstualisasi kekinian dan kedisinian seiring perkembangan zaman.  


Maka, alih alih melecehkannya sebagai sesuatu yang "kejam", "sadis" dan "mengerikan", umat Islam mestinya mendukung usaha rekonstruksi muamalah Islam termasuk menyambut lahirnya perbankan syariah sebagai entitas sosial otentik dari ajaran agama Islam yang harus diyakini sebagi sebuah produk benar dan terbaik.


Secara khusus, bagi yang mengaku beragama Islam, produk agama ini tentu bukan saja diyakini kemutlakan dan nilai kemaslahatannya, tetapi juga mensyaratkan kewajiban untuk memikul, memperjuangkan, dan mendakwakannya. Sehingga merendahkan dan menjauhi ajaran agama jelas menggambarkan kualitas keberagamaan, kepatuhan dan ketaatan kita menjalankan risalah-Nya.


Namun, tentu saja, harus pula menjadi catatan penting bahwa perjuangan dalam mengejawantahkan ajaran Islam bukan tanpa tantangan. Bahkan sangat berat, apalagi jika tanpa dibarengi sikap istiqamah, kerja keras, kesabaran, keuletan serta munajat yang intens kepada Tuhan. Dalam hal ini termasuk upaya meninggikan syiar agama dalam bentuk perbankan syariah. Segala hal pasti ada ujiannya, termasuk dalam memperjuangkan kebaikan syariah. Namun, disanalah Allah menakar kualitas iman kita. (Q.S. Al Ankabut [29]: 2)


Sudah sekian lama Islam menawarkan sistem keuangan yang kuratif, solutif dan stabil berdasarkan pada falsafah keadilan sosial serta berkelanjutan dalam sistem pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi dengan label syariah beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial (mashlahah) karena inilah norma universal yang menjadi salah satu parameter sistem ekonomi syariah. 


Dalam pada itu, maqashid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Menukil pandangan Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama, Drs H Saefudin SH MH, menurutnya, maqashid syariah tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro seperti mengenai moneter, fiskal ataupun public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. 


Hakim Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang ini juga menegaskan bahwa maqashid syariah sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Tanpa maqashid syariah, maka semua regulasi, fatwa, produk keuangan dan perbankan, kebijakan fiscal dan moneter, akan kehilangan substansi syariahnya. 


Demikian pula, tanpa maqashid syariah, fikih muamalah yang dikembangkan dan regulasi perbankan dan keuangan yang hendak dirumuskan akan kaku dan statis, akibatnya lembaga perbankan dan keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.


Pada akhirnya, kita pun akan mendapati bahwa agama Islam dan segala ketentuan syariat yang menyertainya tidaklah kejam. Syariah agama ini tidak sadis apalagi sampai membahayakan jiwa manusia, sebab hal yang demikian itu jelas berlawanan dengan tujuan dihadirkannya syariah itu sendiri.


Benar bahwa ada bank atau entitas syariah yang nakal, namun itu bukan berarti syariah agama Islam buruk dan oleh karena itu ia kemudian harus ditepikan. Generalisasi semacam itu tentu saja sangat sumir dan tendensius. Kejam dan sadis lebih tepat dilekatkan pada oknum yang menyandera label "syariah" sebagai kendaraan untuk meraup apa yang menjadi kepentingannya. 


Atau, jangan-jangan, kita sendiri yang zalim karena membiarkan diri terus dalam ketidaktahuan, memelihara kedengkian dan enggan untuk belajar. Wallahu 'alam


SUHARDI SUKIMAN, penulis adalah Sekretaris Koperasi Organisasi Pemuda Indonesia (KOPI) dan Wakil Ketua Komite Pemberdayaan Desa, Pesantren dan Pendampingan Usaha Mikro Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

×
Advertisement Link di Sini