Notification

×

Iklan

Iklan

Perludem Ungkap Tantangan Pilpres 2024 Mendatang

Selasa, 14 September 2021 | 15:42 WIB Last Updated 2021-09-14T15:51:11Z


JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan beragam masalah dan tantangan demokrasi termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.


"Tantangan kita adalah bagaimana memastikan Pilpres itu bukan hanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan dan kemudian ia keluar dari esensi demokrasi yang lain," kata Titi dalam acara webinar politik dan kebangsaan bertajuk "Menakar Elektabilitas Figur Capres 2024 Pilihan Emak-emak", Selasa (14/9/2021). 


Menurut Titi, pemilu merupakan alat untuk mengisi dan mengganti posisi publik yang dipilih melalui pemilu yag bebas dan adil. Oleh karenanya, mestinya ia juga berkolerasi pada upaya untuk memfasilitasi warga negara dengan baik. 


"Dalam konteks itu dihubungkan dengan komitmen para calon untuk menempatkan perempuan sebagai pemilih yang bermartabat, bukan hanya sebagai mereka yang diperlukan suaranya untuk menang," ungkapnya.


Menurut Titi, pemilu mestinya menempatkan suara dan aspirasi perempuan, kebutuhan dan kepentingan politiknya sebagai warna negara. 


"Dan hal itu terdengar dengan nyaring ketika pasangan calon memaparkan apa yang menjadi visi misi, program dan gagasan yang dia bawa melalui pilpres," ujarnya. 


Menurutnya, politik elektoral kita dan dunia politik secara keseluruhan masih jauh dari arah itu dimana pendekatannya masih berupa pendekatan seremoni dan simbolik yang menghadirkan perempuan secara artifisial semata. 


"Makanya ketika bicara elektabilitas paslon dimata emak emak khususnya perempuan, saya kira ada yang lebih penting dari elektabilitas yaitu komitmen. Komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi bagaimana melihat perempuan sebagai individu yang punya aspirasi dan itu perlu difasilitasi," imbuhnya.


Sehingga dengan demikian, lanjutnya, relasinya melampaui sekedar relasi kepentingan elektoral semata. 


Namun jika masalah ini terabaikan, Titi khawatir perempuan hanya akan rentan menjadi korban. Misalnya dia akan mudah untuk terpapar hoax. Kita juga tidak berharap perempuan terlibat masalah hukum karena pilihan politik yang dia buat, tukasnya. 


"Perempuan juga akan rentan terjebak dalam polarisasi yang membelah diantara pilihan pilihan politik yang saling kontradiktif yang betul betul berhadapan secara fundamental," ujar Titi. 


Kerentanan tersebut, terang Titi, akhirnya dampaknya kemudian perempuan akan ditekan oleh lingkungannya, ditekan bahkan oleh keluarganya hanya karena pilihan politiknya yang berbeda. 


"Oleh sebab itu juga, pasangan calon, negara dan penegakan hukum kita harus bisa melindungi perempuan sehingga ia tidak mengalami tekanan, intimidasi, apalagi eksploitasi sebagai dampak kontestasi pilpres," kata Titi.


Selain itu, masalah lainnya berkenaan dengan isu isu yang berkaitan dengan pemilu 2024. Menurut Titi, hal itu juga penting untuk terus diedukasi kepada perempuan.


"Sehingga, sekali lagi, perempuan terlibat tidak hanya proses elektoral soal presiden tiga periode, lalu juga masa perpanjangan masa jabatan presiden, itu kan seolah olah hanya isu elit tetapi dampaknya pada kita semua," terangnya.


Dia mengatakan bahwa kondisi yang ada sekarang sangat tidak bersahabat dengan perempuan soal berlakunya ambang batas pencalonan presiden dan, bahkan, sebenarnya tidak bersahabat bagi semua kelompok.


"Tapi perempuan lebih terdampak. Perempuan akan lebih sulit mendapatkan tiket pencalonan, apakah calon presiden atau wakil presiden ketika dia, misalnya, tidak terafiliasi dengan struktur elit partai ketika dia hanya menempuh cara cara berbasis merit system," katanya.


Beragam problem itulah menurut Titi yang sebenarnya membutuhkan pembenahan. Dia juga berharap pada pilpres 2024 calonnya idealnya harus lebih dari dua paslon agar lebih berwarna. 


"Cukup kita belajar pada tahun 2004 dan 2014 yang ternyata calon hanya ada dua itu membenturkan kelompok masyarakat, membenturkan pemilih, dan kemudian menimbulkan keterbelahan yang sangat luar biasa," tukasnya. 


Dengan begitu, jelas Titi, partai politik diharapkan untuk menunjukkan kenegarawanannya dengan memberikan pilihan politik yang lebih beragam dan berharap di 2024 minimal calonnya ada tiga. 


"Kalau saya sendiri berharap begitu, dan itu ruang yang lebih inklusif untuk memfasilitas kader kader terbaik bangsa untuk bisa dipilih dan menjadi pilihan dari rakyat kita," pungkasnya. 


Webinar yang digelar Salam Institute dan Nasional News ini juga menghadirkan narasumber Founder Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio, Ketua Komisi Perempuan MUI Pusat 2015-2020 yang juga Ketum Muslimah Al Washliyah 2016-2021 Dr. Azizah, MA, Ketua Umum PP Wanita PUI Dra. Hj. Iroh Siti Zahroh, Msi dan dipandu oleh moderator Wizdan Fauran Lubis dari Salam Institute.

×
Advertisement Link di Sini