Notification

×

Iklan

Iklan

Permen Dikbudristek 30/2021 Dinilai Secara Tidak Langsung Legalkan Perzinahan

Minggu, 07 November 2021 | 23:27 WIB Last Updated 2021-11-13T16:45:30Z

Ilustrasi pergaulan bebas anak remaja masa kini (Foto: Mohamed Hassan/ Pixabay)

MAKASSAR -
Komunitas Muslimah Center (MC) menilai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permen Dikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi secara tidak langsung telah melegalisasi perzinahan yang merusak standar nilai moral mahasiswa di kampus dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.


"Menyesalkan keluarnya Permendikbudristek nomor 30 Tahun 2021 dan meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk mencabut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tersebut," kata Wakil Ketua Salma Karim dan Sekretaris Sri Fardilah atas nama Muslimah Center dalam keterangan persnya diterima media ini, Ahad (7/11/2021). 


Muslimah Center menjelaskan, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan terkait kekerasan seksual justru sama sekali tidak memasukkan landasan norma agama di dalam prinsip pencegahan kekerasan seksual di Pasal 3.


"Padahal, Pancasila dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah dasar negara yang setiap silanya dijabarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan cara manusia Indonesia bersikap dan mengambil keputusan," tegas Muslimah Center.


Permen ini juga dinilai menafikkan UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 


Sejalan dengan itu, tujuan Pendidikan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.


Menurut Muslimah Center, Permen ini merupakan duplikasi dari RUU PKS yang lama. Salma menjelaskan, Ketentuan Umum Permen Pasal 1, ayat (1) duplikasi dari Ketentuan Umum RUU P-KS yang lama Pasal 1, ayat (1). 


Demikian juga dengan Permen Pasal (5) memodifikasi redaksi dari RUU PKS yang lama Pasal 6, 7, 8 dan 10, namun dengan tujuan yang sama yaitu, adanya persetujuan pihak terkait dalam melakukan aktivitas seksual. RUU P-KS tersebut telah ditolak masyarakat luas di DPR periode 2014-2019.


Muslimah Center juga menyesalkan sebab Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini sangat menekankan masalah “tanpa persetujuan korban” sebagai salah satu indikator kejahatan seksual, sebagaimana dijelaskan beberapa contoh pada Pasal 5. 


"Hal ini menunjukkan bahwa semua bentuk kejahatan seksual, perzinahan atau yang menjurus pada perzinahan, jika dilakukan dengan persetujuan atau suka sama suka tidak dimasukkan dalam kategori “kekerasan seksual,”" tegas Muslimah Center yang berpusat di Makassar ini.


Lebih jauh, Muslimah Center juga mengkritisi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini pada Pasal 5 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “persetujuan korban” sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, huruf g, huruf h, huruf I, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


"Hal ini berarti jika pelaku dan objek telah sama sama dewasa, maka persetujuan untuk melakukan aktivitas perzinahan dianggap bukan kekerasan dan kejahatan seksual," imbuh Muslimah Center. 


Muslimah Center pun mengingatkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam melaksanakan tugas agar berpegang teguh pada UUD RI 1945 dan UU turunannya yang terkait dengan Pendidikan, sebagai panduan dalam melaksanakan tugas sebagai menteri.


Pihaknya juga mengajak segenap komunitas pemerhati keluarga, organisasi massa, dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menolak Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 karena dinilai berpotensi pada legalisasi aktivitas perzinahan di lingkungan Perguruan Tinggi.


"Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap moral dan akhlak generasi penerus bangsa. Semoga kita semua diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta’ala," demikian Muslimah Center memungkasi pernyataannya.

×
Advertisement Link di Sini