More
    Advertisementspot_img
    Kamis, September 21, 2023

    Forum Webinar LIDMI Soroti Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

    MAKASSAR – Pimpinan Pusat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (PP Lidmi) gelar Webinar Dialog Kebangsaan Nasional dengan tema Dari Perpanjangan Masa Jabatan ke Penundaan Pemilu: Pengkhianatan Terhadap Amanah Reformasi, yang diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (29/03/2022).

    Webinar Dialog Kebangsaan PP LIDMI ini menghadirkan 3 pemateri yakni Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si selaku Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas dan juga Ubedillah Badrun, S.Pd., M.Si.

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN Guspardi mengatakan bahwa amanah konstitusi dalam UUD 1945 telah jelas membatasi masa jabatan hanya 2 periode.

    “Kita harus konsisten menyikapi amandemen UUD 1945 itu, dimana salah satu tuntunan amandemen tuntunan reformasi itu membatasi masa jabatan presiden, boleh dipilih dan dipilih lagi, hanya untuk dua periode saja, itu adalah buah reformasi,” ujar Guspardi.

    Pengkhianatan dan upaya untuk melanggar konstitusi dengan wacana penambahan masa jabatan presiden sangat merusak tata kenegaraan dan melanggar bangunan konstitusi dan UUD 1945.

    “Kalau kita melihat bangunan konstitusi kita pemilu 2024 itu wajib, pasal 22 e uud 1945 mengatakan bahwa pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR dan DPD dilangsungkan dalam 5 tahun sekali karena kemarin 2019 maka berikutnya adalah 2024,” ungkapnya.

    “Klau ada orang yang mau menggulingkan konstitusi maka sama dengan ingin menggulingkan negara dan mesti di tangkap. Kalau otoritarianisme atau oligarki yang mendominasi negara kita saat ini bisa menjalankan kehendak nya maka pasti semangat konstitusional akan mundur, butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk memperbaiki nya,” tambahnya.

    Analisis Sosial Politik, Ubedillah Badrun juga menegaskan bahwa ketundukan dalam menjalankan amanah konstitusi adalah harga mati yang tidak bisa dipermainkan.

    “Ketundukan akan kontitusi yang telah disepakati secara bersama adalah harga mati, artinya tidak bisa dipermainkan hanya karena kepentingan kekuasaan,” pungkasnya.*/Febri Bahrullah

    Berita Terkait

    Rusda Mahmud Dorong Pemuda Tidak Buta Politik

    JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR...

    Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Hasil Tembakau Kunci Utama

    JAKARTA - Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau...

    BMIWI Tegas Tolak Pertemuan LGBT se-Asean di Indonesia

    JAKARTA - Beredar informasi yang disebut sebagai agenda pertemuan...

    Membanggakan! Paskibra STIE Hidayatullah Sukses Kibarkan Merah Putih

    DEPOK - Ada keharuan mendalam dibalik kemeriahan dan kesyahduan...

    Newsletter

    Advertisementspot_img

    Baca Juga

    BMH Salurkan Bantuan Tahap II untuk Wak Ramaina

    BENGKULU - Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah...

    Semarak Halal Bihalal Kemenag Kupang Kuatkan Kerukunan Umat Beragama

    KUPANG - Halal bihalal dalam rangka silaturrahim Syawal 1444...

    Program Berkah Fitrah BMH Kaltim untuk 6 Ponpes di Tanjung Redeb

    BERAU - Alhamdulillah, pada Jumat (15/4/2022), BMH Kaltim melalui...

    Jokowi Minta Mahfud Lunasi Utang Pemerintah

    Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan...

    Cendekiawan Muda Kholili Hasib Raih Gelar Doktor Filsafat Islam

    PONOROGO - Cendekiawan muda muslim yang juga pengajar di...
    Advertisementspot_imgspot_img

    Menasional

    Bekali Dai Mengabdi, Posdai Gelar Pelatihan Guru Ngaji Nasional

    JAKARTA - Persaudaraan Dai Indonesia (Posdai) menggelar kegiatan Pelatihan Guru Ngaji Nasional yang akan berlangsung selama 3 hari di Komplek Gedung Pusat Dakwah Hidayatullah...

    Momentum Munas VIII, Pemuda Hidayatullah Luncurkan Buku Songsong 2045

    JAKARTA - Indonesia akan memasuki 1 abad kemerdekaan pada 2045. Karena itu, Ketua Umum Pemuda Hidayatullah, Imam Nawawi mewanti-wanti para kadernya untuk siap menyongsong...

    Langkah Strategis Kemenkeu Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

    JAKARTA – Salah satu tantangan yang kerap muncul dalam pembangunan infrastruktur adalah proses pengadaan tanah. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan...

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini