News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

Produksi tak Dibatasi, Cadangan Batu Bara Kaltim Terancam Habis

Produksi tak Dibatasi, Cadangan Batu Bara Kaltim Terancam Habis

Tambang batu bara (ist)

KALTIMTODAY -- Gubernur Dr H Awang Faroek Ishak dalam pertemuannya dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik bersama sejumlah staf ahli dan Dirjen di lingkungan Kementrian ESDM di Kementrian ESDM, Rabu malam (2/5), minta pembatasan produksi batu bara agar cadangan di Kaltim bisa dikelola lebih lama. Selama ini sejumlah perusahaan memproduksi batu bara sebanyak-banyaknya, padahal cadangan yang tersedia sangat terbatas.

Saat ini produksi batu bara Kaltim mencapai 220 juta ton pertahun, baik yang dihasilkan oleh perusahaan pemegang izin PKP2B dan IUP. Diperkirakan produksi itu akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya permintaan.

"Apabila tidak ada pembatasan, kita khawatir cadangan batu bara Kaltim akan lebih cepat habis, sedangkan lingkungan kian rusak. Kita mengusulkan pembatasan produksi adalah 150 juta ton pertahun sehingga dapat dinikmati lebih panjang. Selain itu perlu pengendalian tambang, yakni jika perusahaan belum melakukan reklamasi pada lahan yang dieksploitasi tidak boleh mengeksploitasi pada lahan lainnya," kata Awang.

Pada bagian lain Gubernur juga mengatakan, agar ada pembatasan dan pengendalian terhadap pertambangan batu bara di Kaltim yang kini sudah dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama yang dikelola sejumlah pengusaha yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) oleh Bupati dan Walikota.

Dia menyebutkan saat ini terdapat 33 izin PKP2B dan dan 1.386 IUP di Kaltim. Pengelolaan penambangan yang dilakukan perusahaan pemegang PKP2B tidak mengkhawatirkan, namun yang jadi masalah adalah pengusaha pemegang IUP yang banyak tidak melakukan kewajibanya pasca tambang sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang kian mengkhawtirkan.

"Saat ini setidaknya ada 100 lubang atau bisa disebut danau bekas galian tambang batu bara yang kondisinya mengkhawatirkan, bahkan sudah menalan korban lima nyawa anak yang tenggelam di danau tersebut," ujar Awang.

Menghadapi kondisi itu, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah ternyata tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi pada perusahaan batu bara yang ‘nakal' itu, instruksi ataupun imbauan yang disampaikan kepada walikota dan bupati untuk menghentikan kegiatan penambangan batu bara yang melanggar aturan juga terkesan tidak dindahkan.

Karena itu, perlu sebuah aturan yang kuat dan mengikat untuk memberikan kekuatan pada gubernur untuk memberikan sanksi pada perusahaan tambang yang melakukan pelanggaran yang tentunya juga melibatkan pemerintahan setempat.

"Hal ini harus segera dilakukan, sebelum kondisi lingkungan kian parah karena ulah sejumlah perusahaan tambang yang hanya mencari keuntungan dan kemudian pergi dengan meninggalkan kerusakan alam yang merugikan warga Kaltim," ujarnya.

Sementara itu mengenai izin batu bara. Dirjen Minerba, Thamrin Sihite yang mendampingi Menteri ESDM membenarkan banyak IUP menyebakan berbagai permasalahan tersendiri di daerah. Dia menyebutkan sebelum reformasi izin PKP2B dan IUP hanya berkisar 500 perizinan. Pasca reformasi izin yang keluar mencapai 10.000 perizinan dan 50 persen diantaranya ditengarai bermasalah, terutama yang terkait dengan tumpang tindih lahan.

Dia setuju dengan usulan Kaltim agar dilakukan pembatasan izin dan produksi batu bara serta sanksi tegas terhadap pengusaha yang melanggar aturan dalam program perbaikan lingkungan pasca tambang.(santos/hmsprov)


Source:

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.