News Breaking
NNTV
wb_sunny

Breaking News

FK-OKI Audiensi dengan Fraksi PKS Bahas Revisi UU Anti Terorisme

FK-OKI Audiensi dengan Fraksi PKS Bahas Revisi UU Anti Terorisme

JAKARTA - Organisasi pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Ormas Kepemudaan Islam (FK-OKI) melakukan audiensi dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Gedung Nusantara I, Jakarta Pusat, Selasa (5/6/2018).

Selain anjangsana silaturrahim memperkenalkan FK-OKI, pada kesempatan tersebut dibahas sejumlah isu kebangsaan yang mencuat dewasa ini diantaranya revisi UU Anti Terorisme yang telah disetujui DPR.

FK-OKI pada kesempatan tersebut menyerahkan lembar draft masukan serta mengemukakan sejumlah saran konstruktif terkait dengan revisi UU Anti Terorisme yang meski telah disahkan namun diduga akan berpotensi mendemoralisasi program pengembangan dakwah Islam dan kegiatan keislaman khususnya yang dilakukan kalangan pemuda.

Diantaranya FK-OKI mengusulkan adanya pengawasan implementasi Undang-undang Anti Terorisme, perlunya program kesiapsiagaan bagi stakeholder khususnya pemuda, menuntut proses transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terduga teroris serta pelibatan organ pemuda khususnya ormas Islam dalam isu-isu strategis.

FK-OKI menilai Revisi UU Anti Terorisme bagaimanapun masih perlu penyempurnaan agar tidak bias, apalagi pengesahannya pun terbilang buru-buru menyusul adanya ultimatum dari Presiden Joko Widodo yang ingin mengeluarkan Perppu apabila revisi tersebut tak kunjung selesai.

FK-OKI berpandangan pengesahan UU Anti Terorisme perlu mendapat masukan dari umat Islam atau organ-organ mewakili (tidak saja NU-Muhammadiyah) yang selama ini paling terdampak dari setiap peristiwa "terorisme". Namun, melalui mekanisme yang berlaku di DPR, rasanya hal tersebut belum sepenuhnya terakomodir dengan baik.



Lebih jauh, FK-OKI melihat masih terdapat potensi masalah dalam UU Anti Terorisme yang selanjutnya dapat saja berimplikasi terhadap stabilitas hukum dan politik di Tanah Air. Seperti dalam pembahasan definisi yang dituangkan pada Pasal 1 revisi tersebut di mana pihak pemerintah dan pihak DPR berdebat panjang dalam menentukan definisi  terorisme.

Selain itu, masalah lainnya adalah potensi UU Anti Terorisme ini melanggar kebebasan berekspresi publik sebagaimana dimuat pasal 13A tentang hubungan dengan organisasi terorisme yang memuat pengertian bias dan dan amat luas.

Pasal 13A tentang hubungan dengan organisasi terorisme berbunyi:  “setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau penampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme; dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”.

Definisi tersebut dinilai FK-OKI cakupannya sangat luas sehingga pasal ini dinilai berpotensi membatasi orang untuk berpendapat serta, lebih jauh, berpotensi mengekang kegiatan keagamaan khususnya dalam pembinaan kepemudaan Islam.

Jauh sebelum UU Anti Terorisme ini belum berlaku saja, beragam kegiatan keagamaan seperti kegiatan Rohis (kerohanian Islam) di sekolah-sekolah telah acapkali ditimpuki berbagai tuduhan negatif yang menyakitkan seolah memiliki hubungan dengan terorisme.

Tentu saja generalisasi semacam itu tidak bertanggungjawab dan unfair. Menyusul telah disahkannya UU Anti Terorisme, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan atau program pengembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh ormas-ormas kepemudaan Islam (OKI) juga berpotensi diperlakukan seperti itu.



Karena itu, FK-OKI mengharapkan pemerintah dapat berlaku adil dan tidak sewenang-wenang dalam mengimplementasikan Undang Undang Anti Terorisme khususunya kepada umat Islam. Seraya dengan itu, FK-OKI menegaskan diri sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pembangunan nasional.

Sejalan dengan agenda pemerintah dalam memajukan kehidupan bangsa, FK-OKI berkomitmen terus melakukan inovasi peningkatan kualitas anggota dan selalu mengacu pada target strategis pembangunan nasional, baik dalam konteks peningkatan akses, peningkatan mutu, maupun penguatan tata kelola dalam rangka menyongsong Indonesia maju dan berperadaban mulia.

Hadir dalam pertemuan tersebut pimpinan perwakilan OKI diantaranya dari PP Pemuda Persatuan Islam, DPP Barisan Muda Al Ittihadiyah, PP Pemuda Al Washliyah, DPP Pemuda Dewan Dakwah, DPP Gema Mathlaul Anwar, Pengurus Besar Pemuda Muslimin Indonesia, DPP Pemuda Persatuan Umat Islam (PUI), DPP Pemuda Al Irsyad, PP Syabab Hidayatullah, DPP JPRMI dan Pemuda Nahdlatul Wathan.*

Tags

Newsletter Signup

Jadilah yang pertama mendapatkan update berita terbaru nasional news langsung di email Anda.